BANDUNG – Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah melakukan aksi nyata penurunan stunting untuk mencapai target nasional 14 persen

KUPANG – Dirjen Bina Pembangunan Daerah mewakili Menteri Dalam Negeri menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV (Rakerkomwil IV) Asosiasi

JAKARTA – Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengapresiasi perkembangan layanan dan transaksi

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) rutin melakukan rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan

JAKARTA — Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, membuka secara resmi acara fasilitasi Rancangan Akhir RKPD

JAKARTA – Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya upaya peningkatan pengetahuan dan

Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan pertemuan

Surabaya – Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyandang disabilitas tergolong tinggi. Begitu gerakan bersama pendataan

Jakarta – Berbagai langkah telah dilakukan Direktorqt Jenderal Kementerial Bina Keuanhan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri pada Rakornas Pengawasan

Surabaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (pemda) segera melakukan akselerasi realisasi anggaran pendapatan

Bekasi– Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan, menjelaskan pentingnya mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintah

Yogyakarta – Pendataan penyandang disabilitas terus mengalami progres naik secara signifikan. Pada triwulan pertama semenjak diluncurkan pada

JAKARTA —  Kolaborasi antara KementerianPPN/Bappenas melalui penyelarasan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang