Kamis, Maret 30, 2023
  • Login
No Result
View All Result
Rakyat News
  • UMKM
  • Pemilu
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Hukum
  • Ekonomi Rakyat News
  • Sport
  • Otomotif
  • Health Rakyat News
  • Techno
  • Edukasi
  • UMKM
  • Pemilu
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Hukum
  • Ekonomi Rakyat News
  • Sport
  • Otomotif
  • Health Rakyat News
  • Techno
  • Edukasi
No Result
View All Result
Rakyat News
No Result
View All Result
Home Opini

Krisis Ekonomi Global dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia

Oleh : Edy Haryono, Kasi PPAI Kanwil DJPb Prov. Sulsel

RN | rakyatdotnews
Rabu, 02 November 2022
A A
0
200
SHARES
1000
VIEWS
FacebookWhatsappTwitter

KRISIS EKONOMI GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI INDONESIA

Oleh : Edy Haryono, Kasi PPAI Kanwil DJPb Prov. Sulsel

Baca Juga

Filosofi Puisi Sapardi Djoko Damono

Menjaga Kesinambungan Fisikal Pemerintah Melalui Implementasi APBN 2023 yang Optimis dan Tetap Waspada

Kost Exclusive Berkedok Hotel, Ketua IHGMA Sulsel: Tertibkan

Belum usai dunia dilanda wabah covid-19 meski secara statistik sudah cenderung terjadi penurunan, yang membuat perekonomian dunia dilanda krisis selama kurang lebih tiga tahun yang dibarengi dengan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan kini krisis ekonomi kembali terjadi yang diakibatkan kondisi geopolitik yaitu perang antara Rusia dan Ukraina serta pengetatan kebijakan oleh sejumlah negara. Perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang besar khususnya bagi perdagangan global.

Dilihat dari kebutuhan komoditas dari kedua negara tersebut, maka dengan terjadi perang tentu akan sangat berpengaruh terhadap pasokan beberapa komoditas yang dimiliki kedua negara itu, sehingga menyebabkan harga-harga melambung tinggi yang memicu terjadinya inflasi. 

Dengan kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu akibat kenaikan harga pangan dan energi, Bank Dunia atau World Bank pun memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan mengalami resesi pada 2023.

Dimana saat ini bank-bank sentral di seluruh dunia berlomba menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi yang tinggi yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun depan.

Namun tindakan yang telah dilakukan dan kebijakan lainnya belum bisa dipastikan juga akan mengembalikan kondisi inflasi kepada situasi sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Bank dunia juga mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang semakin tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global pada 2023 yang diperkirakan hanya berkisar 0,5%.

Jika inflasi tidak juga turun maka kekuatiran yang dapat terjadi dan lebih buruk dari resesi adalah terjadinya stagflasi. Saat stagflasi terjadi inflasi masih tetap tinggi dan belum menunjukkan penurunan. Hal ini beresiko akan tingkat pengangguran menjadi naik.

Situasi dan kondisi yang terjadi pada akhirnya berimbas juga terhadap Indonesia. Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan dan strategi dalam menghadapi situasi tersebut dari segala kemungkinan yang terjadi.

Kenaikan harga komoditas minyak dunia adalah salah satu alasan pemerintah akhirnya mengambil keputusan yang berat, melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 3 September 2022.

Kenaikan harga BBM subsidi di tengah pelemahan harga minyak global merupakan keputusan yang perlu diambil oleh pemerintah.

Dengan menaikkan harga BBM saat ini dapat mengurangi potensi pertambahan beban subsidi energi APBN di sisa waktu tahun anggaran 2022 dan mengurangi kemungkinan berlanjutnya peningkatan beban subsidi energi pada APBN 2023. Kebijakan menaikkan harga BBM juga merupakan salah satu upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 30/2007 tentang Energi, telah diamanatkan bahwa penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu, namun pada kenyataannya lebih dari 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Untuk meringankan dampak kenaikan harga BBM tahun 2022, pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bantalan bagi masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

BLT BBM dianggarkan sebesar Rp 12,4 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu selama 4 bulan.

Sedangkan BSU dianggarkan sebesar Rp 9,6 triliun dengan sasaran 16 juta pekerja yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu selama sebulan.

Selain itu juga disiapkan dukungan Pemda sebesar 2% dari DTU (DAU dan DBH) sebesar Rp2,17 triliun dalam bentuk program perlinsos dan penciptaan lapangan kerja serta subsidi sektor transportasi antara lain ojek angkutan umum, nelayan, dan UMKM.

Upaya pemerintah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi APBN sebagai shock absorber adalah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten.

Fungsi APBN sebagai shock absorber dilakukan melalui optimalisasi dampak positif pendapatan negara dari kenaikan harga komoditas, terutama penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dengan menambah anggaran khususnya untuk alokasi subsidi dan kompensasi energi, serta perlindungan sosial.

Langkah kebijakan tersebut tetap memperhatikan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang selanjutnya dituangkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Berkaitan dengan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Menkeu Sri Mulyani mengemukakan, kebijakan ini di satu sisi sedikit melepaskan tekanan pada anggaran subsidi, namun di sisi lain meningkatkan inflasi administered price.

Pemerintah sendiri telah membuat prediksi, inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga BBM. 

Selanjutnya bagaimana peran APBN dalam menghadapi situasi ekonomi pada tahun 2023. APBN merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat dipakai  pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi antara lain fungsi perencanaan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, maka melalui APBN pemerintah menjalankan berbagai program yang dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Proses penyusunan dan pembahasan RAPBN Tahun 2023 dibayangi oleh faktor ketidakpastian global yang menuntut Pemerintah untuk mengerahkan upaya terbaik dalam merumuskan dan meramu berbagai alternatif kebijakan.

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, perekonomian dunia kembali dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah besar, antara lain adanya potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik.

Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya cost of fund dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. 

Dihadapkan pada ketidakpastian global tersebut, Kebijakan Fiskal dan RAPBN tahun 2023 mengusung tema: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan tema tersebut, maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat dengan difokuskan pada lima berikut: a) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; b) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; c) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; d) pelaksanaan revitalisasi industri; dan e) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Selain itu guna mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural. 

APBN tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi, yang meliputi:

(1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal dengan melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Untuk peningkatan produktivitas nasional, dilakukan strategi prioritisasi anggaran dan reformasi fiskal yang holistik.

Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Upaya ini diharapkan akan memicu geliat investasi serta daya saing nasional di pasar global.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, maka diperlukan kebijakan fiskal tahun 2023 yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit anggaran pada kisaran 2,85 persen PDB.

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong efektivitas pembiayaan dengan melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable serta mampu mengendalikan tingkat risiko utang pada level aman dan kredibel dengan terus mendukung pendalaman pasar keuangan (financial deepening). 

Dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu dimasa datang memang diperlukan semua elemen bangsa untuk bersinergi menghadapi tantangan demi menjaga stabilitas bangsa dari ancaman baik dari sisi politik ekonomi dan ancaman lainnya.

Dari sisi pemerintah sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan guna melaksanakan program-program yang dapat dilakukan guna mengurangi beban masyarakat masing-masing daerah.

Peran pemerintah provinsi juga sangat diperlukan dalam memperkuat sinergi dan kerjasama antardaerah diwilayahnya dalam hal pasokan akan kebutuhan dan ketersediaan pangan dan komoditas.

Tag: Edy HaryonoKasi PPAI Kanwil DJPb Prov. SulselKetahanan PanganKrisis ekonomi global
Previous Post

Sadis! 9 Pria Perkosa Anak 13 Tahun di Sampang

Next Post

Keheranan Yosua Atas Ketiadaan Ajudan Wanita untuk PC

Terkait Posts

Sapardi Djoko Damono

Filosofi Puisi Sapardi Djoko Damono

Selasa, 21 Maret 2023

Menjaga Kesinambungan Fisikal Pemerintah Melalui Implementasi APBN 2023 yang Optimis dan Tetap Waspada

Jumat, 23 Desember 2022
Kost Exclusive Berkedok Hotel, Ketua IHGMA Sulsel: Tertibkan

Kost Exclusive Berkedok Hotel, Ketua IHGMA Sulsel: Tertibkan

Senin, 28 November 2022
Digipay Mendukung Cashless Belanja Pemerintah

Digipay Mendukung Cashless Belanja Pemerintah

Senin, 14 November 2022
Next Post
Keheranan Yosua Karena Ketiadaan Ajudan Wanita untuk PC

Keheranan Yosua Atas Ketiadaan Ajudan Wanita untuk PC

BeritaPilihan

Gubernur Sulsel Dampingi Presiden Cek Ketersedian Beras di Maros 

Gubernur Sulsel Dampingi Presiden Cek Ketersedian Beras di Maros 

Kamis, 30 Maret 2023
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Presiden Jokowi

Selama Andi Sudirman Jabat Gubernur, 5 PSN Telah Diresmikan Presiden Jokowi

Kamis, 30 Maret 2023
Gerakan Salat Subuh Berjamaah, Pemkot Makassar Hadirkan Hafizah Cilik Difabel

Gerakan Salat Subuh Berjamaah, Pemkot Makassar Hadirkan Hafizah Cilik Difabel

Kamis, 30 Maret 2023
Ribuan masyarakat Kota Makassar tampak antusias mengikuti Gerakan Makassar Salat Subuh Berjamaah

Warga Antusias Ikuti Gerakan Makassar Salat Subuh Berjamaah di Bulan Suci Ramadan

Kamis, 30 Maret 2023
Pemkab Jeneponto Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2024

Pemkab Jeneponto Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2024

Kamis, 30 Maret 2023

Terpopuler

  • Bupati Iksan Iskandar Hadiri Wisuda Unhas, Inas Refina Anak Bungsunya Lulus Cumlaude

    Bupati Iksan Iskandar Hadiri Wisuda Unhas, Inas Refina Anak Bungsunya Lulus Cumlaude

    980 shares
    Share 392 Tweet 245
  • Pria Ditemukan Terkapar Usai Presiden Joko Widodo Bagi Sembako dan BLT di Pasar Terong

    235 shares
    Share 94 Tweet 59
  • Oknum Jaksa di Bone Diduga Tilep Dana Desa Senilai Rp 300 Juta

    1114 shares
    Share 446 Tweet 279
  • Pemkab Jeneponto Gelar Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten

    213 shares
    Share 85 Tweet 53
  • Oppo Find X6 Pro, Layar Super AMOLED, Kamera 108MP, Baterai 5000 mAh

    228 shares
    Share 91 Tweet 57
Pojok UMKM

Menjelajah 5 Restoran Jepang Terbaik di Indonesia

Sabtu, 25 Maret 2023

10 Tips Penting untuk Pemasaran Digital yang Efektif

Jumat, 24 Maret 2023

Modal Kecil dan Untung Besar, 5 Tips Usaha Kue Kering

Minggu, 19 Maret 2023

Silahkan klik tombol dibawah ini untuk mendaftar
Kunjungi

Powered by

Powered by

  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Tentang Kami
  • Kolom Jurnalisme Warga

© 2023 Rakyat News - Inspirasi Untuk Semua Rakyat News.

No Result
View All Result
  • UMKM
  • Pemilu
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Hukum
  • Ekonomi Rakyat News
  • Sport
  • Otomotif
  • Health Rakyat News
  • Techno
  • Edukasi

© 2023 Rakyat News - Inspirasi Untuk Semua Rakyat News.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In