RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn.) Fachrul Razi mengingatkan agar TNI Angkatan Darat (AD) tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat deklarasi AMIN, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengatakan, TNI AD kerap terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Hati-hati TNI AD, karena acapkali yang digunakan itu adalah TNI AD, atau elemen-elemennya. Menyebabkan TNI tidak suka pada TNI AD,” katanya.

Ia menceritakan pengalamannya pada masa reformasi 98, ketika mahasiswa menduduki kompleks parlemen. Saat itu, Fachrul yang tengah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI, mengaku malu karena massa mahasiswa menolak TNI AD.

Fachrul mengatakan, saat itu massa mahasiswa menolak meninggalkan kompleks parlemen kecuali sejumlah syarat terpenuhi. Pertama, disediakan bus untuk pergi, serta dikawal selama perjalanan. Namun, mereka menolak didampingi atau dikawal prajurit TNI AD.

“Mereka tidak mau pulang kecuali satu disiapkan bus untuk pulang. Kedua, minta dikawal oleh pasukan dan pasukan itu bukan AD. Kami enggak percaya pada TNI AD. Sehingga mereka menyebut salah satu angkatan, dan bukan TNI AD,” kata Fachrul.

“Dan itu buat kami memalukan. Karena AD sebetulnya tidak seperti itu,” kata dia.

Untuk saat ini, Fachrul mengaku belum melihat adanya keberpihakan nyata yang dari TNI AD pada Pemilu dan Pilpres 2024, kecuali ada beberapa tanda. Misalnya, dia menyoroti penyaluran dana ke Babinsa masing-masing senilai Rp1 juta.

Dia mempertanyakan tujuan pemberian uang tersebut. Padahal, prajurit di lapangan lain lebih membutuhkannya. Pasalnya, kata Fachrul, Babinsa dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Tanda-tanda sudah ada. Misalnya dibagi uang untuk Babinsa masing-masing Rp1 juta. Lho, kenapa? Buat apa itu? Kan, tanda tanya juga,” katanya.

“Sebetulnya yang setengah mati di lapangan kan, teman-teman di pasukan. Kok, yang dikasih Babinsa. Kalau punya uang banyak bagi aja ke semua supaya dapat. Babinsa aja yang dapat, oh karena Babinsa bersentuhan dengan rakyat,” imbuhnya.

Mantan Menteri Agama itu pun mewanti-wanti agar para pimpinan TNI tak mengerahkan aparat untuk kepentingan politik praktis. Sebab menurut dia, hal itu akan membuat bingung prajurit di bawah, terutama bertentangan dengan sumpah netralitas prajurit dan akan bersinggungan dengan dengan para mantan atasan yang berseberangan.

“Jadi prajurit bingung. Gimana ini. Kembali saya pesankan, jangan buat TNI memihak kepada salah satu paslon manapun, tunjukkan atau tugaskan ini supaya TNI bersikap netral,” katanya.

(rn/cnn)