Rakyat News

Inspirasi untuk Semua

Terbaru

RAKYAT NEWS, GORONTALO – Seorang oknum yang bernisial ZIS merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bone Bolango diduga palsukan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Ketua DPC Partai Gerindra Makassar, Eric Horas berkomitmen partainya tetap mendorong kader untuk menghadapi Pilkada
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel dari Partai Demokrat Syarifuddin Daeng Punna telah terbukti lakukan tindak pidana
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) akan prioritaskan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto untuk
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 merupakan yang terburuk
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Husain Syam telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam kontestasi politik di
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya pertimbangkan tekanan hukum terkait rencana
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi sidang Perselisihan Hasil
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Anggota divisi hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkumpul malam ini, Sabtu (24/3/2024) untuk membahas persiapan
RAKYAT NEWS, MEDAN – Caleg PDIP Faizal menang dalam pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Sumatera Utara 2024. Namun, dia merupakan tersangka
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Basri Baco menyetujui usulan wali kota di Jakarta setelah
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan partainya telah memiliki sejumlah kader untuk
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak lolos ke DPR, hal ini berdasarkan rekapitulasi
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap ribuan personel untuk mengawal hasil pengumuman rekapitulasi suara Pemilu
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati untuk hapus aturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bisa
UMKM Rakyat
UMKM Rakyat