Selaras dengan analogi the lender of the last resort dalam fungsi Bank Sentral, maka APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal juga memiliki peranan yang erat dengan makna tersebut. Ketika sektor ekonomi dan sosial mengalami pelemahan, maka pemerintah harus bergerak cepat dengan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu sektor-sektor yang terdampak.

Contohnya adalah Program PC PEN yang dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menjaga agar dampak ekonomi dan sosial tidak semakin dalam.

Pada APBN 2023, kebijakan program PC PEN tidak lagi dijalankan. Hal tersebut telah sesuai dengan komitmen pemerintah untuk dapat memastikan pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan pandemi Covid-19 dapat diselesaikan hingga tahun 2022. Sehingga, tahun 2023 Indonesia telah bersiap dengan era endemi Covid-19.

Namun demikian, postur APBN 2023 tetap menekankan kepada penguatan kualitas SDM sebagai salah satu fokus perhatian pemerintah melalui kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Fokus penguatan tersebut masih tetap sejalan dengan apa yang telah dijalankan dalam Program PC PEN.

Sebagai shock absorber, instrumen kebijakan fiskal dalam APBN 2023 dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena tingkat volatilitas perekonomian global masih sangat tinggi. Untuk itu, APBN 2023 menjadi sebuah optimisme di tengah tekanan global yang terus berlanjut, dan dijalankan dengan penuh kewaspadaan.

Atas kondisi tersebut, maka awareness dari semua pihak sangat diperlukan, karena sinergi dari trias politica sebagai agen dari masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah, pihak perbankan, seluruh sektor-sektor ekonomi, sosial, dan sektor-sektor lainnya, serta seluruh pihak lainnya akan sangat mendukung stabilitas fundamental perekonomian dan sosial kemasyarakatan, serta menjaga perekonomian nasional tetap going concern.